Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta

Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta

Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta

Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta

Studi Pada Pengembang Perumahan PT. Fajar Bangun Raharja Surakarta

Abstrak

Penelitian ini akan mempelajari dan menjawab masalah tentang dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen untuk menuntut tanggung jawab perdata pengembang perumahan, dalam hal kerugian sebagai upaya mendapatkan mendapatkan perlindungan hukum; pengaturan kewajiban pelaku usaha (pengembang perumahan) di ConsumerismLaw telah cukup memberikan perlindungan terhadap pentingnya konsumen atau belum; tanggung jawab perdata pelaku usaha (pengembang perumahan) telah dilaksanakan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen atau belum, prosedur hukum dapat ditempuh oleh konsumen yang tidak menguntungkan, untuk mengklaim kewajiban dari sipil untuk pengembang rumah tersebut penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik dan bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

untuk mengklaim tanggung jawab perdata pengembang perumahan, sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum yakni UUPK, UU No 2 Tahun 1986 Jo. UU No 9 Tahun 2004, perma No 1 Tahun 2002, UU No 30 Tahun 1999.

Pendahuluan

Pada tanggal 20 April 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mulai efektif berlaku pada 20 April 2000. Pada masa ini konsumen tidak memiliki  banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan. Konsumen lebih banyak dalam posisi didikte oleh produsen. Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan   yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 19 ayat 1,2 UUPK ). Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pembahasan

Pada prinsipnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukumkonsumen dalam aspek hukum perdata, diatur di dalam Pasal 1320

KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata  mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian  diperlukan empat syarat, yaitu :

  1. 1.Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikata
  3. 3.Suatu  hal  tertentu ; dan
  4. 4.Suatu sebab yang halal

Sedangkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur syarat-syarat untukmenuntut ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yangmenyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

  1. JKennedymengemukakan adanya empat hak dasar konsumen(JF. Kennedy dalam Gunawan Wijaya, 2000 : 27):
  2. 1. the right to safe products ;
  3. 2. the right to be informed about products;
  4. 3.the right to definite choices is selecting products ;
  5. 4.the right to be heard regarding consumer interest.

Secara teoritik, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) diatur beberapa macam tanggung jawab ( liability ) sebagaiberikut ( J. Gunawan, 1999 : 45-46 )

  1. 1.  Contractual Liability

Dalam hal terdapat hubungan  perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada  Contractual Li- ability(Pertanggungjawaban Kontrak- tual), yaitu tanggung jawab perdata atasdasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yangdialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasil-kannya ataumemanfaatkan jasa yang diberi-kannya.

  1. 2. Product Liability

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada Product Liability (Pertanggung- jawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (Strict Liability ) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

  1. 3. Professional Liability

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian  antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (inspanning- sverbintenis), maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada  Profes- sional Liability (Pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggungjawab perdata secara langsung (Strict Liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

  1. 4. Criminal Liability

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat ( baca: konsumen), maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada Criminal Liability (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggungjawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

  1. Metode penelitian
  2. Kualifikasi   Penelitian
  3. Data  Penelitian  dan Sumber Data
  4. Informan
  5. Teknik Pengumpulan Data
  6.      Wawancara
  7.      Mencatat  dokumen
  8. Analisis Data

Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan landasanhukum oleh konsumen   perumahan yang menderita kerugian, untukmenuntut tanggungjawab perdata  pengembang perumahan, sebagaiupaya memperoleh perlindungan hukum yaitu Undang-undang Nomor 2Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau   HetHerziene Inlandsche  Reglement(HIR)  Stb. 1941- 44, dan Pasal 45UUPK, peraturan ini   dapat dijadikan dasar hukum untuk   mengajukangugatan perdata kepada pelaku usaha   di Pengadilan Negeri.

Menurut UUPK prosedur hukum yang dapat ditempuh olehkonsumen yang menderita kerugian, untuk menuntut pertanggungjawabanperdata kepada pengembang perumahan adalah dengan caramengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan yangdiajukan  didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undangHukum Perdata

tentang perbuatan melawan hukum.   Di samping itu dapat jugadilakukan gugatan secara   class action apabila diajukan olehsekelompok konsumen ataupun oleh lembaga swadaya masyarakat.

Sumber : https://nisachoi.blog.uns.ac.id/seva-mobil-bekas/