Pemerintah putuskan gunakan sistem “white list” untuk IMEI

Pemerintah putuskan gunakan sistem “white list” untuk IMEI

Pemerintah putuskan gunakan sistem white list untuk IMEI

Pemerintah bersama seluruh operator telah menyepakati penggunaan sistem

daftar putih (white list) untuk pengendalian perangkat ilegal lewat regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

“Dengan sistem sistem white list ini kita sifatnya preventif, kalau black list (daftar hitam) itu sifatnya korektif. Kami sepakat dengan teman-teman operator white list,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, dalam konferensi pers, di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat.

Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen

perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

Ismail menjelaskan sistem white list dipilih agar masyarakat tidak terlanjur membeli perangkat yang ternyata ilegal. Sebab, ketika perangkat dihidupkan, setelah memasukkan kartu sim, maka perangkat tidak akan mendapat sinyal.

Baca juga: Smartfren godok teknis uji coba pembatasan IMEI

 

Baca juga: Kominfo akan lakukan uji coba lengkap blokir IMEI pada Maret

Sementara, sistem black list memungkinkan masyarakat untuk membeli perangkat terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisa apakah perangkat itu legal atau ilegal, selanjutnya mendapatkan notifikasi untuk kemudian dilakukan pemblokiran jika terbukti ilegal.

“Supaya masyarakat tidak terlanjur dibeli lalu diblokir, pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, memitigasi risiko masyarakat yang memiliki perangkat akhirnya diblokir,” Ismail menambahkan.

Baca Juga :

Comments are closed.