Membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD

Membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan/amandemen adalah sebagai berikut :

  1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
  2. DPR sebagaipembuat UU.
  3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
  4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
  5. MA sebagailembagapengadilandanpengujiaturan.
  6. BPK pengauditkeuangan.

Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan/amandemen (tahun 1999 – sekarang), adalah sebagai berikut :

  1. MPR bukanlembagatertinggilagi.
  2. Komposisi MPR terdiriatasseluruhanggota DPR ditambah DPD yang dipiliholehrakyat.
  3. Presidendan wakil Presidendipilihlangsungolehrakyat.
  4. Presidentidakdapatmembubarkan DPR.
  5. KekuasaanLegislatiflebihdominan.

      KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DAN MEMBANDINGKANNYA DENGAN NEGARA LAIN

  1. Menguraikan Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia

Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
  2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
  3. Presidentidakdapatmemberlakukandanataumembubarkan DPR.

Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
  2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
  3. Pengawasanrakyatterhadappemerintahkurangberpengaruh.
  4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

  1. Membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara Lainnya

Sebagai negara pembanding pada makalah ini adalah negara tetangga yaitu negara Malaysia. Adapun perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut :

  1. Badan Eksekutif
  2. Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.
  3. Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
  1. Badan Legislatif
  2. Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang.
  3. Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannyamembuatundang-undangdenganpersetujuanP

Sumber :

https://littlehorribles.com/

Comments are closed.