Kemlu Libatkan FH Unair Bahas Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB

Kemlu Libatkan FH Unair Bahas Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB

Kemlu Libatkan FH Unair Bahas Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB

Kemlu Libatkan FH Unair Bahas Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB

Kemlu Libatkan FH Unair Bahas Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB

Sebagai negara demokrasi dan negara yang berdasarkan hukum, para ahli,

pakar, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan hukum, sudah harus mulai memikirkan pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan hukum internasional. Untuk itu, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar “Expert Meeting Penyusunan Kerangka Dasar Konsep Peraturan Nasional Tentang Implementasi Resolusi DK PBB”.

Bertempat di Hotel JW Marriot Surabaya pada Selasa

(29/1/2019), kegiatan tersebut melibatkan beberapa ahli, praktisi, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam kesempatan itu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Dr. lur. Damos D. Agusman mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi dan negara yang berdasarkan hukum, kita memang sudah harus mulai memikirkan pembangunan nasional yang berkaitan dengan hukum internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia

turut serta memberikan komitmen yang nyata terhadap aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu, semua norma-norma hukum internasional itu harus jelas statusnya. Utamanya, dalam sistem mekanisme hukum nasional kita. Dan ini adalah momen yang terbaik untuk mendiskusikan hal itu.

 

Sumber :

https://situsiphone.com/