kebijakan-kebijakan dalam bidang politik

kebijakan-kebijakan dalam bidang politik

kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan kesehatan/pendidikan. Diantranya:

Bidang politik

  1. Poros dan isu kemaritiman

1)      Kebijakan Poros Maritim diharapkan dapat memperkuat kapasitas keamanan maritim Indonesia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas alutista yang diikuti dengan regulasi maritime yang lebih jelas, sehingga kepentingan ekonomi Indonesia dapat diperjuangkan lebih lagi dengan prosedur yang lebih jelas dan kualitas serta kualitas yang lebih baik.

2)      Pembangunan infrastruktur kemaritiman perlu untuk ditingkatkan, seperti dan tidak dibatasi dengan pembangunan pelabuhan dan , demi melindungi kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional Indonesia.

3)      Kami menyadari bahwa pengeboman kapal adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak para nelayan Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Kami ingin memberi saran agar pengeboman kapal yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, karena pengeboman kapal akan meninggalkan sampah-sampah yang dapat merusak ekosistem kelautan.

  1. Hukuman mati kepada para penyebar narkoba

1)      Prosedur hukuman mati kepada para penyebar narkoba perlu penjelasan dan sosialisasi yang lebih lanjut kepada masyarakat luas dan pendatang, demi mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu tersangka, masyarakat dan pemerintah negara lain.

  1. Komunikasi public

1)      Komunikasi politik yang lebih baik adalah vital bagi pihak eksekutif , demi mengurangi kesalahpahaman dan keraguan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi pemerintah. Apabila pemerintah jelas dalam menyampaikan maksud dengan prinsip yang jelas, hal tersebut akan membantu masyarakat untuk memahami maksud pemerintah, sehingga dukungan kepada pemeritah dapat semakin meningkat.

2)      Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan . Kami memuji upaya presiden Jokowi terkait kebijakannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Komunikasi tersebut dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap daerah.

3)      Kami menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, karena setiap kebijakan memiliki posisi plus dan minus. Kejelasan prinsip dan hukum dari pihak eksekutif akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap pemerintah yang terkait.

Sosialisasi kepada masyarakat secara konstan dan melalui prinsip-prinsip yang jelas akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

 

https://haciati.co/

Comments are closed.