IGI Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan

IGI: Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan

IGI: Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan

IGI Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan

IGI Perekrutan Guru 2018 Hanya Tutupi Kekosongan

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pendidikan saat ini

tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini berkaca dari jumlah kekurangan guru pada sekolah negeri.

Ramli mengatakan, jumlah guru pensiun 2018 dan 2019 jauh lebih banyak daripada formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru tahun ini. Hal ini menandakan perekrutan guru 2018 ini hanya untuk menutupi kekosongan guru 2018 dan 2019.

“Perekrutan guru yang akan dilakuan ini bukan untuk menutupi kekurangan guru tetapi mengganti posisi guru yang pensiun tahun ini dan tahun depan,” kata Ramli kepada Suara Pembaruan, Senin(17/9).

Ramli menyebutkan, berdasarkan data IGI, tahun ini ada 51.000 guru yang pensiun. Sedangkan 2019

, ada 60.000-an pensiun. Sedangkan kuota guru yang diangkat tahun ini hanya pada kisaran 82.000.

Padahal dari data Kemdikbud 2018, sekolah mengalami kekurangan guru sebanyak 707.324 orang. Maka, dengan tidak adanya keberpihakan formasi CPNS guru. IGI menilai pemerintah tidak serius menangani masalah kekurangan guru.

Untuk itu, Ramli mengatakan, IGI menawarkan solusi jangka pendek untuk kekurangan guru tersebut.

Pertama; optimalisasi guru yang berlebih dengan cara mutasi dari sekolah yang kelebihan dengan sekolah yang kekurangan guru. Dalalm hal ini, guru PNS yang saat ini mengabdi di sekolah swasta sebaiknya ditarik untuk kembali ke sekolah negeri supaya kebutuhan sekolah negeri tertutupi.

Kedua; guru dapat mengajar multisubject. Ketiga; status guru honorer harus diperjelas yakni mereka sebaiknya dikontrak lima tahun agar dapat fokus mengajar.

“Selama ini guru honorer tidak konsen mengajar karena mereka dihantui apakah tahun depan masih dipakai lagi atau tidak dan selain itu gaji mereka tidak signifikan dan masih sangat rendah,”ujarnya.

Meski memperjuangkan guru honorer, Ramli juga menegaskan, skema pengangkatan guru honorer harus memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru tidak hanya profesonalisme seja, tetapi guru harus memenuhi empat kompetensi yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

“Kita dulu menemukan guru yang secara akademik sangat mampu tetapi sulit atau tidak mampu melakukan transfer ilmu kepada kita. Dia ngajarin siswa, dia mengerti sendiri dan siswanya tidak mengerti. Nah seperti itu tidak boleh jadi guru,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, jumlah guru PNS sangat kurang bisa dilihat dari hampir semua sekolah negeri pasti diisi oleh guru honorer. Untuk itu, dalam mengatasi masalah kekurangan guru PNS pada sekolah negeri. Ubaid menyarankan, pemerintah sebaiknya membuka kuota afirmasi untuk guru honorer termasuk kategori K-2 yang sudah lama mengabdi.

Selanjutnya, Guru Besar bidang ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta(UNY) Rochmat Wahab mengatakan, dengan adanya wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Seharusnya ketersediaan guru menjadi salah satu prioritas. Apalagi Wajar 12 ini telah digaungkan dari pemerintah sebelumnya.

“Diakhir pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Wajar 12 tahun ini sudah dideklarasikan, maka seharusnya di era Jokowi Wajar 12 tahun leih dimantapkan. Berarti guru-gurunya pun harus wajib dipenuhi,” kata Rochmat.

 

Baca Juga :