Ekonomi

Ekonomi

Subsidi bahan bakar minyak

Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa penetapan batas atas bagi barang-barang pokok adalah penting demi melindungi masyarakat kecil. Selain itu, standardisasi harga merupakan isu yang perlu diperhatikan pemerintah, ketika fluktuasi harga BBM tidak didampingi dengan fluktuasi harga bahan pokok yang merugikan masyarakat.

  1. Investasi satu pintu

1)      Kami melihat bahwa transparansi dan koordinasi dari sistem Satu Pintu perlu untuk diperhatikan lebih lanjut.

  1. transparansi dalam hal ini adalah transparansi informasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis terhadap investasi yang tersedia .
  2. koordinasi yang ditujukan adanlah koordinasi antara kementerian penting demi memuluskan kebijakan tersebut, demi mengurangi masalah konflik dan perebutan proyek terhadap proses invetasi yang terjadi. Hal ini juga perlu diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang lebih jelas kepada BKPM demi mencapai tujuan dari kebijakan satu pintu.

2)      Sosialisasi kebijakan Satu Pintu terhadap masyarakat luas penting, agar pelaku pasar, khususnya masyarakat Indonesia dapat menangkap peluang dan mengantisipasi dampak dari kebijakan Satu Pintu.

3)      Kebijakan Satu Pintu perlu untuk terus dilanjutkan oleh pemerintah, karena hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dan investor. Kami menyadari bahwa kebijakan Satu Pintu sangat memudahkan investor dan masyarakat luas untuk berinvestasi, ketika usaha-usaha investasi sebelum hadirnya kebijakan tersebut sangat sulit.

  1. Kesehatan dan pendidikan
  2. Kesehatan

1)      Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam penyediaan BPJS bagi masyarakat. Namun, penyelarasan dan pembenahan BPJS kesehatan perlu dilakukan melalui kejelasan dalam proses pembuatan kartu dan mekanisme berobat. Hal ini penting agar setiap bagian masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, maksimal dan terbaik.

2)      Proses pembayaran BPJS dari pemerintah kepada rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah perlu dilakukan tepat waktu , agar tidak menimbulkan hutang terhadap pihak swasta dan rumah sakit dapat menjalankan operasionalnya dengan lancer.

3)      Peningkatan jumlah dokter yang ditempatkan di daerah terluar, tertinggal dan terdalam perlu dilakukan, agar masyarakat yang ada di daerah juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan perkotaan. Meskipun sulit, pemerintah dapat mencoba untuk memberikan beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa Indonesia yang memiliki keterkaitan terhadap dunia kesehatan, khususnya di wilayah pinggaran.

4)      Peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti: rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan peningkatan alokasi APBN terhadap isu tersebut.

Dalam bidang kesehatan Presiden Joko Widodo Mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimana kartu ini diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dalam membiayai perobatan kesehatannya.

https://movistarnext.com/

Comments are closed.