Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia

Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia

Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia

Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia

Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa sistem perekonomian di Indonesia harus mengacu serta berdasarkan pada kelima sila dalam Pancasila. Sehingga secara normatif landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Jadi sistem perekonomian di Indonesia harus berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia adalah KEADILAN yang merupakan titik tolak, proses, serta sekaligus sebagai tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.

Landasan perekonomian Indonesia adalah pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 hasil Amendemen, yang berbunyi sebagai berikut :

a.)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;

b.)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

       dikuasai oleh negara;

c.)   Bumi, air, dan kekayaan ala yang terkandung si dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

       untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d.)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

      kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

      dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 

Sumber : https://downloadapk.co.id/