Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan – Jika kamu berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan butuh alat-alat kesehatan untuk melengapi daerah prakek anda. Anda sudah pasti sanggup belanja di toko atau lewat orang lain yang miliki profesi yang sama. Nah kecuali kamu membelinya lewat pemilik secara langsung maka kamu butuh surat perjanjian menjual membeli seperti umpama berikut.

Makassar tanggal empat bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Klinik Sehat Cantik Makassar, sudah disepakati suatu perjanjian kerjasama untuk menjual membeli alat Kesehatan, oleh dan di pada para pihak yang dapat tersebut di bawah ini:

  1. Nelma Kharisma (Pemilik Klinik Sehat Cantik) berkedudukan di Makassar (untuk seterusnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)
  2. Ilham Hidayat (PEMBELI), berkedudukan di Makassar

(untuk seterusnya disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Kedua belah pihak bersama selalu melakukan tindakan dalam kedudukan tiap-tiap tersebut di atas, bersama ini menerangkan terutama dahulu :

PIHAK PERTAMA dalam perihal ini melakukan tindakan untuk dan atas nama Klinik Sehat Cantik sebagai membuktikan sanggup untuk menjajakan Alat Kesehatan

PIHAK KEDUA dalam perihal ini melakukan tindakan untuk dan atas nama yang belanja alat kesehatan.

Kedua belah pihak di atas sepakat untuk laksanakan perjanjian dalam wujud kerja sama untuk seterusnya disebut sebagai “Perjanjian” bersama kenakan dan juga tunduk pada keputusan keputusan dan peraturan-peraturan di bawah ini:

PASAL 1

JANGKA WAKTU

1.1 Perjanjian ini berjalan di pada kedua belah pihak dalam kaitannya bersama menjual membeli alat Kesehatan Skin Analyzer Yang dapat di ambil pada tanggal 10 Oktober 2018 di Klinik Sehat Cantik Jl. Harimau No. 45 Makassar

1.2 Jual membeli alat musik tersebut di atas adalah Tunai Dan tidak lebih dari saat yang ditentukan.

PASAL 2

T U J U A N

Penggunaan perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA adalah untuk ditampilkan oleh PIHAK PERTAMA dalam suatu perjanjian menjual membeli alat Kesehatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini, dan tidak untuk di perjual belikan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan lain di luar kesepakatan di atas.

PASAL 3

B I A Y A

3.1. Dalam pengadaan menjual membeli alat Kesehatan tersebut, nilai total perjanjian adalah Rp. 140.000.000 yang diserahkan atau dibayarkan sebagai duwit pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas jasa yang disediakan untuk keperluan PIHAK KEDUA.

3.2. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PETRTAMA dilangsungkan dan juga dibayarkan bersama mengfungsikan langkah pembayaran sebagai tersebut :

3.2.1. Pembayaran pertama ditunaikan pada saat penandatanganan perjanjian ini, yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018 Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta)

3.2.2. Pelunasan sisa pembayaran Rp. 100.000.000 (Seratus Juta) dibayarkan minimal 1 (satu) hari sebelum PIHAK KEDUA belanja yaitu pada tanggal 09 Oktober 2018 .

3.3. Semua pajak yang timbul atas dibuatnya surat perjanjian kerja sama ini adalah jadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

4.1 PIHAK PERTAMA harus melindungi ketertiban dan disiplin saat pengambilan alat musiknya dalam segala perihal yang terkait bersama pengambilan alat musik sebagaimana tersebut dalam pasal 1, sepanjang berada pada lokasi. Termasuk di dalamnya ketepatan saat dalam laksanakan jadwal yang sudah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

4.2 Jika sebab suatu sebab yang tidak diinginkan supaya PIHAK KEDUA berhalangan untuk pengambilan, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan.

4.3 PIHAK PERTAMA tidak berhak mengadakan dan atau menyetujui perjanjian lain yang bertepatan bersama menjual membeli alat musik pada pasal 1 perjanjian ini bersama pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

5.1 Menyediakan alat kesehatan, peralatan skin analyzer dan atau seluruhnya berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana sudah disepakati bersama PIHAK PERTAMA, jadi tanggungan dan atau dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.

5.2 Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan PIHAK KEDUA sepanjang berada di wilayah pengambilan.

5.3 PIHAK KEDUA hanya membawa keterlibatan secara hukum bersama PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

5..4 PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan perjanjian ini bersama pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

6.1. Pembatalan dan/atau penundaan pengambilan alat kesehatan sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA sebab suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam wujud dan atau nilai rupiah sebanyak duwit muka yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, atau senilai Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

PASAL 7

PERNYATAAN PIHAK PERTAMA

7.1. PIHAK PERTAMA membawa hak dan wewenang untuk diberi tanda tangan perjanjian ini maupun tambahan-tambahan dan atau perubahan-perubahan dan juga laksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

7.2. Segala hak PIHAK KEDUA dalam diberi tanda tangan perjanjian ini mengikat PIHAK PERTAMA.

7.3. PIHAK PERTAMA tidak dapat menyebabkan perjanjian bersama pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perjanjian ini.

7.4. PIHAK PERTAMA tidak tengah terlibat perkara pidana atau meraih sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perjanjian ini.

7.5. PIHAK KEDUA membawa izin-izin yang diperlukan dalam laksanakan perjanjian ini.

7.6. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan bersama perjanjian ini adalah benar adanya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

8.1. Dalam perihal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kekuatan kedua belah pihak seperti pada lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya harus memberitahu kepada pihak yang tidak menderita sebab akibat terjadinya kondisi force majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui terdapatnya moment yang dimaksud diatas.

8.2. Terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut diatas para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang dapat ditunaikan oleh para pihak dalam perjanjian ini dapat ditunaikan bersama lewat alamat yang disebutkan pada permulaan perjanjian ini. Perubahan alamat oleh tiap-tiap pihak dapat diberitahukan 7 ( tujuh ) hari di awalnya oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka alamat yang dicantumkan pada perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah berlaku.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

10.1. Dalam perihal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini maka para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah dan bersama penuh itikad baik.

10.2. Apabila perihal ini tidak sanggup terhitung dilakukan, maka para pihak bersama ini pilih Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Negeri yang membawa juridiksi atas aset atau daerah kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai domisili yang selalu dan tidak berubah.

PASAL 11

LAIN-LAIN

11.1. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.

11.2. Untuk mengakhiri perjanjian ini, kedua belah pihak bersama ini mengesampingkan pasal-pasal _____ KUH Perdata.

11.3. Setiap pihak tidak boleh mengalihkan perjanjian ini secara total atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis di awalnya dari pihak lain dalam perjanjian ini.

11.4. Segala pergantian menambahkan dan untuk pembatalan pada perjanjian ini hanya sanggup ditunaikan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Perubahan dan/atau menambahkan – menambahkan tersebut dapat jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

11.5. Kelalaian satu pihak pada tiap-tiap saat untuk laksanakan hal-hal yang ditentukan pada perjanjian ini bersama langkah apa pun tidak memengaruhi hak seluruhnya dari pihak yang lain untuk menuntut pelaksanaan keputusan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan keliru satu pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu keputusan dalam perjanjian ini tidak diakui sebagai pengakuan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

11.6. Dalam perihal keputusan atau sebagian keputusan dari perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak sanggup diberlakukan, maka keputusan lainnya dapat selalu sah dan berlaku.

Demikian perjanjian ini dibikin dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian dan juga dibikin dalam rangkap 2 ( dua ), yang keduanya membawa keputusan hukum sama.

PIHAK PERTAMA              PIHAK KEDUA

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

 

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/