Bijak sebelum Terjerat

Bijak sebelum Terjerat

Bijak sebelum Terjerat

Bijak sebelum Terjerat

HOAX atau berita bohong menjadi istilah yang berseliweran saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam kicauannya di Twitter menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan keras bagi penyebar fitnah. “Fitnah, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat. Perlu penegakan hukum yang tegas dan keras,” kicaunya di akun @jokowi akhir Desember 2016.

 

Namun, Santi Indra Astuti, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

, baru mengenal istilah itu saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu media officer acara Deklarasi Masyarakat Bandung Antihoax itu menerima banyak informasi liar tentang presiden. “Mulai isu komunis sampai Tiongkok. Akan tetapi, tidak saya anggap serius juga, istilah hoax tidak saya kenal ketika itu, paling black campaign saja,” ujarnya kepada Media Indonesia, pekan lalu. Pascapilpres, lanjutnya, informasi bias mulai berseliweran dari politik hingga kesehatan.

Perempuan yang tergabung dalam Forum Antifitnah Hasut dan Hoax itu mulai 2016 paham akan hoax. Ia pun mulai terbiasa untuk mengecek kebenaran informasi sebelum dibagikan di media sosial. “Dasarnya sederhana, malu. Saya pernah share info salah di grup WA keluarga, waktu ketahuan hoax saya koreksi, tapi beberapa kerabat sudah share ke grup-grup lain, lalu terucap, “Gimana sih bu dosen kok sampai salah (nyebar hoax), waduh rasanya malu sekali. Bikin kapok. Jadi lebih ke masalah integritas sih,” ungkapnya.

Memastikan kebenaran informasi sebelum dibagikan memang perlu

, apalagi sejak berlakunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berita hoax dapat dipidanakan. Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kecolongan

Mungkin dengan jerat hukum, pihak yang suka menyebar

berita hoax bisa dihukum. Bak dua sisi mata koin, UU ITE dinilai masih ada kecolongan pasal yang seharusnya tidak masuk. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional Kejaksaan Agung RI Arief Muliawan menilainya sebagai kecelakaan hukum. Dalam dialog Dinamika UU ITE Pascarevisi di Jakarta, akhir bulan lalu, Arief menyebutkan salah satu klausul ‘kecolongan’ ialah pasal 31. Disebutkan, intersepsi atau penyadapan dalam rangka penegakan hukum hanya diperbolehkan bila atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau insitusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan undang-undang.

 

Baca Juga :

 

Comments are closed.